Pimpinan Kejati Maluku Dinilai Tak Punya Nyali Ciduk Pejabat Daerah

MOLUKEN, Ambon: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dinilai takut “ tak punya nyali” untuk menciduk Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus F. Putilehalat yang diduga telah menyalahgunakan kewenangannya selaku pejabat negara. Berbagai kasus dugaan korupsi yang sudah dilimpahkan ke Kejati Maluku hingga kini belum juga menunjukan tanda-tanda akan di proses.

Selama menjabat sebagai Bupati SBB, Jacobus F. Putilehalat sepertinya mendapat tempat istimewa dihati para penegak hukum di Maluku khususnya para pimpinan di Kejati Maluku. Pasalnya, berbagai temuan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan daerah dan penyalahgunaan kewenangan yang sudah dilaporkan hingga kini tak satupun kasus yang diproses. “ Sepertinya nyali

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laboratorium Bahasa – Kejari Periksa Lima Pejabat Pemkot Serang

SERANG – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang memeriksa lima pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang atas dugaan korupsi pengadaan laboratorium bahasa untuk tingkat SMP senilai Rp4 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Serang Triono Rahyudi mengatakan, dugaan korupsi pengadaan laboratorium bahasa tahun anggaran 2010 ini telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik telah memeriksa sekitar lima pejabat di Pemkot Serang. Para pejabat yang diperiksa itu berasal dari Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang.

“Kami juga sudah memeriksa pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut. Semua orang yang kami periksa statusnya masih sebagai saksi,” kata Triono Rahyudi kemarin. Meski telah memeriksa sejumlah pejabat, Triono enggan mengungkapkan materi pemeriksaan mengingat saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga belum bisa disampaikan hasilnya ke masyarakat.

Sementara itu, kasus korupsi lain yang hingga saat ini masih mandek di Kejari Serang adalah kasus dugaan korupsi proyek pembetonan Jalan Terate, Kabupaten Serang, Banten Lama, Kota Serang Rp3,5 miliar. Proyek pembetonan sepanjang 900 meter pada 2011 lalu ini belum bisa disidangkan karena belum diketahui besaran kerugian negaranya oleh Badan Pengawasan Keuangan

Dua Pejabat DKI Jadi Tersangka Korupsi Mobil Toilet

TEMPO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung menetapkan dua pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mobil toilet. Kedua orang tersebut adalah mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan DKI berinisial LL serta Ketua panitia pengadaan barang dan jasa berinsial A.

“Penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak pidana korupsi karena terindikasi mark-up,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi, Selasa, 30 April 2013.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin kemarin dengan nomor penyidikan 60 dan 61/F.2/Fd.1/04/2013. Menurut Untung, penetapan keduanya sebagai tersangka itu berdasarkan hasil penyelidikan tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Keduanya, kata Untung, diduga telah menyalahgunakan wewenang pada proyek pengadaan mobil toilet VVIP (Very Very Important Person) ukuran besar dan mobil toilet kecil di Dinas Kebersihan berbiaya Rp 5,328 miliar tahun anggaran 2009. Pada proyek tersebut, LL berperan sebagai kuasa pengguna anggaran, sedangkan A adalah panitia lelang. Adapun nilai kerugian negara dalam kasus ini belum disebutkan oleh Kejaksaan.

7 Pejabat sumut terseret kasus korupsi

MEDAN – Indonesia Constitusi Watch (Icon Watch) mengatakan, pejabat di Sumatera Utara baik kepala daerah tingkat Sumut dan para kepala daerah di kabupaten/kota yang terseret kasus korupsi.
Menurut Direktur Eksekutif Icon Watch, Razman Arif Nasution, ada tujuh dugaan korupsi yang melibatkan pejabat di Sumatera Utara antara Gubernur Sumut yang diduga terkait dengan dana Bantuan Sosial (Bansos), dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan korupsi Daging Sapi Import.

Kedua, Walikota Medan non aktif, Rahudman Harahap yang menjadi terdakwa serta telah non-aktif.

Ketiga, Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara yang tertangkap tangan olek KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Walikota Sibolga senilai Rp17 miliar yang diketahui dari berbagai media saat ini ditangani oleh Polda Sumut dan Kejaksaan.

Kelima, dugaan penyelewengan jabatan di kabupaten Simalungun.

Keenam, Kasus yang melibatkan Ridwan Panjaitan yang disebut-sebut sebagai orang mantan kepercayaan Gatot Pujo Nugroho dalam aliran dana Bansos.

Ketujuh, mantan calon gubernur yang disebut-sebut melakukan