Rusia Usut 50 Ribu Kasus Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW — Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan sekitar 50 ribu kasus korupsi sedang diusut di negara tersebut.

“Saat ini ada 50 ribu kasus korupsi di pengadilan. Itu banyak, tetapi hanya kasus-kasus besar yang ditangkap mata publik,” kata Medvedev saat diwawancara surat kabar Neue Zurcher Zeitung Swiss, seperti dinukil dari RIA Novosti-0ANA.

Rusia menempati peringkat ke-133 dari 174 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi terbaru oleh Transparency International yang diterbitkan pada Desember 2012 lalu.

Kementerian Pertahanan Rusia diduga telah menggelapkan 10 miliar rubel (257 juta dolar AS). Jumlah itu termasuk 6,7 miliar rubel (215 juta dolar AS). Uang haram itu diduga telah dicuri melalui skema korupsi yang dibiayai untuk pekerjaan-pekerjaan Menteri Pertahanan, Anatoly Serdyukov.

Medvedev tidak memberikan komentar tentang skandal korupsi baru yang melibatkan Serdyukov. “Sebagai pengacara, saya tidak pernah berniat berbicara secara terbuka tentang kasus pengadilan individual. Namun, saya percaya itu adalah baik, jika kasus-kasus korupsi diliput di TV dan dibahas masyarakat biasa,” katanya Medvedev.

Putri Spanyol Jadi Tersangka Kasus Korupsi

@IRNewscom | Madrid : PUTRI Cristina dari Kerajaan Spanyol resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (03/04) kemarin dalam kasus korupsi yang melibatkan suaminya.

Seperti dilansir dari kantor berita Xinhua, Rabu (03/04), Hakim meyakini, Noos Institute menggunakan nama dan posisi Cristina dengan persetujuan putri kerajaan tersebut, untuk memenangkan kontrak. Meskipun Urdangarin telah bersikeras bahwa istrinya tidak tahu apa-apa mengenai Noos Institute.

Hakim yang menangani kasus, Jose Castro, sebelumnya telah memerintahkan, Cristina, putri bungsu dari Raja Juan Carlos, untuk bersaksi di pengadilan pada 27 April 2013. Kesaksian tersebut diperlukan sebagai bagian dari investigasi yang sedang berlangsung dalam tuduhan korupsi terhadap suaminya, Inaki

Pimpinan Kejati Maluku Dinilai Tak Punya Nyali Ciduk Pejabat Daerah

MOLUKEN, Ambon: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dinilai takut “ tak punya nyali” untuk menciduk Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus F. Putilehalat yang diduga telah menyalahgunakan kewenangannya selaku pejabat negara. Berbagai kasus dugaan korupsi yang sudah dilimpahkan ke Kejati Maluku hingga kini belum juga menunjukan tanda-tanda akan di proses.

Selama menjabat sebagai Bupati SBB, Jacobus F. Putilehalat sepertinya mendapat tempat istimewa dihati para penegak hukum di Maluku khususnya para pimpinan di Kejati Maluku. Pasalnya, berbagai temuan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan daerah dan penyalahgunaan kewenangan yang sudah dilaporkan hingga kini tak satupun kasus yang diproses. “ Sepertinya nyali

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laboratorium Bahasa – Kejari Periksa Lima Pejabat Pemkot Serang

SERANG – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang memeriksa lima pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang atas dugaan korupsi pengadaan laboratorium bahasa untuk tingkat SMP senilai Rp4 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Serang Triono Rahyudi mengatakan, dugaan korupsi pengadaan laboratorium bahasa tahun anggaran 2010 ini telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik telah memeriksa sekitar lima pejabat di Pemkot Serang. Para pejabat yang diperiksa itu berasal dari Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang.

“Kami juga sudah memeriksa pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut. Semua orang yang kami periksa statusnya masih sebagai saksi,” kata Triono Rahyudi kemarin. Meski telah memeriksa sejumlah pejabat, Triono enggan mengungkapkan materi pemeriksaan mengingat saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga belum bisa disampaikan hasilnya ke masyarakat.

Sementara itu, kasus korupsi lain yang hingga saat ini masih mandek di Kejari Serang adalah kasus dugaan korupsi proyek pembetonan Jalan Terate, Kabupaten Serang, Banten Lama, Kota Serang Rp3,5 miliar. Proyek pembetonan sepanjang 900 meter pada 2011 lalu ini belum bisa disidangkan karena belum diketahui besaran kerugian negaranya oleh Badan Pengawasan Keuangan